China Subsidi Daging Halal Bagi Etnis Muslim Minoritas

Beberapa pemerintah lokal dan provinsi di China melakukan aksi terkait halal. Tahun ini mereka berikan subsidi terhadap pembelian daging halal bagi muslim.

8e72a69e-2ec3-490f-9775-c2755366eb75_169
Menurut Komisi Urusan Etnis Negara China, kebijakan telah menimbulkan kontroversi apakah negara harus melakukan subsidi terkait praktik agama, lapor Global Times pada Kamis (11/08).

Subsidi daging halal pertama kali muncul di Wuhan, provinsi Hubei tahun 2012. Ini dilakukan karena kenaikan harga daging. Kemudian beberapa kota di China mengadopsi kebijakan itu selama empat tahun terakhir.

Nilai subsidinya bervariasi di tiap wilayah. Kisarannya mulai dari 10-20 yuan (Rp 20.000-40.000) per bulan tiap orangnya, seperti dilansir dari Business Standard (11/08).

Ada 10 kelompok etnis minoritas yang biasa mengonsumsi makanan halal. Termasuk Hui, Uyghur, Kazak, dan Tajik. Menurut komisi, orang-orang dari sepuluh kelompok ini berhak mendapat subsidi.

“Lanzhou telah memberikan subsidi sejak 2015 mengikuti kota lainnya, dan kebijakan akan berlanjut kedepannya,” ujar Kou Zhijun, kepala departemen ekonomi Komite Urusan Agama dan Etnis di Lanzhou, provinsi Gansu yang ikut memberi subsidi.

Sebanyak 9.501 muslim yang hidup dengan tunjangan penghidupan minimal di Lanzhou, menerima subsidi 20 yuan (Rp 40.000) per bulan tiap orang pada paruh pertama 2016, lanjut Kou.

Ia menyebut kebijakan itu diberlakukan karena kenaikan harga daging sapi dan kambing. Subsidi berfungsi sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan. Sebab banyak muslim di sana hidup di daerah pedesaan yang miskin.

“Kami belum menerima keluhan dari non-muslim tentang pertimbangan pemerintah terkait kepentingan etnis minoritas,” tambah Kou.

Xi Wuyi, seorang ahli Marxisme di Chinese Academy of Social Sciences, memberi opininya. Ia mengatakan subsidi orang-orang dari kelompok etnis minoritas yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat diberi pujian. Namun subsidi tidak harus diberikan khusus untuk mereka yang menjalankan praktik konsumsi makanan halal, ucapnya.

“Memberi subsidi untuk muslim, ketimbang kelompok etnis minoritas, bisa memperkuat identitas agama mereka dan juga pemisahan mereka dari non-muslim, yang akan mengganggu komunikasi dan integrasi antara masyarakat dari berbagai kelompok etnis,” Xi menambahkan.

Selama beberapa tahun, China telah mempelajari apakah perlu merancang undang-undang untuk mengatur keaslian makanan halal.

Meski begitu, penyusunan undang-undang makanan halal tidak tercantum dalam rencana kerja legislatif China tahun 2016. Ini dilakukan setelah mempertimbangkan munculnya reaksi beragam dari publik.
(odi/msa)

%d bloggers like this: